DPRD Banyumas Kawal Aspirasi Warga, SMA Negeri Somagede Masuk Tahap Kajian Akademik

banyumas.pks.id - DPRD Kabupaten Banyumas mengawal aspirasi masyarakat Kecamatan Somagede terkait pemerataan akses pendidikan menengah melalui pemaparan kajian akademik pembangunan SMA Negeri Somagede. Kegiatan tersebut digelar di Aula Pangripta, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banyumas, Kamis (22/1/2026).

Sosialisasi hasil kajian kelayakan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Banyumas dalam mendorong solusi berbasis data atas kebutuhan pendidikan masyarakat, khususnya di wilayah yang hingga kini belum memiliki SMA negeri.

Anggota DPRD Kabupaten Banyumas sekaligus Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dedi Supriyanto, hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Kehadiran legislator ini menegaskan komitmen Fraksi PKS dalam mengawal aspirasi warga Somagede agar mendapatkan akses pendidikan menengah yang layak dan terjangkau.

Dalam pengarahannya, Dedi Supriyanto menyampaikan bahwa penyusunan kajian kelayakan pembangunan SMA Negeri Somagede merupakan hasil dari proses panjang pengawalan aspirasi masyarakat yang dilakukan DPRD Banyumas, khususnya Fraksi PKS.

“DPRD Banyumas hadir dalam dua ranah utama, yaitu kebijakan dan kebijaksanaan. Secara kebijakan, kami melihat ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi. Aspirasi warga Somagede ini kami tindaklanjuti dengan mendorong lahirnya kajian independen agar setiap langkah memiliki dasar teknis yang sangat kuat,” ujar Dedi.

Paparan hasil kajian disampaikan oleh Dr. Alizar Isna, S.Sos., M.Si dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman. Berdasarkan data teknis, Kecamatan Somagede memiliki rata-rata 398 hingga 400 lulusan SMP/MTs setiap tahun, namun belum didukung keberadaan SMA negeri, sehingga terjadi defisit layanan pendidikan menengah.

Kajian tersebut juga mengungkap bahwa keterbatasan ekonomi keluarga serta tantangan akses transportasi menjadi faktor utama yang berpotensi meningkatkan angka putus sekolah. Dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan SMA Negeri Somagede tergolong kuat, dengan sekitar 80 persen orang tua menyatakan minat besar agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan di wilayah sendiri.

Dari sisi perencanaan, pembangunan SMA Negeri Somagede diproyeksikan membutuhkan anggaran awal sekitar Rp18–20 miliar untuk pembangunan 12 rombongan belajar, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana pendukung lainnya.

Menanggapi estimasi anggaran tersebut, Dedi Supriyanto menyampaikan bahwa DPRD Banyumas siap mengawal proses lanjutan melalui komunikasi lintas level pemerintahan, mengingat kewenangan pengelolaan SMA berada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Kami akan mengoordinasikan hasil kajian ini dengan jejaring di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kolaborasi aset antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu didorong agar persoalan lahan tidak menjadi kendala di kemudian hari,” jelasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bapperida Banyumas Dedy Noerhasan, ST., M.Si, serta perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Diskusi berlangsung intensif dengan fokus pada langkah teknis dan kebijakan lanjutan pascapenyusunan kajian.

Menutup kegiatan, Dedi Supriyanto menegaskan komitmen DPRD Banyumas untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Somagede hingga terealisasi.

“Sosialisasi hasil kajian ini baru langkah awal. Kami berharap seluruh pihak terus memberikan dukungan agar kebutuhan pendidikan masyarakat Somagede dapat segera terwujud,” pungkasnya.