Atik Luthfiyah Dorong Ketahanan Keluarga Lewat Reses dan Pelatihan Desain Digital di Banyumas

banyumas.pks.id - Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Fraksi PKS, Atik Luthfiyah, menggelar kegiatan reses masa persidangan III tahun sidang kesatu di Kantor DPD PKS Banyumas, Jalan Jatisari No.22, Purwokerto Utara, Sabtu (30/5/2025). Agenda reses tersebut dikemas dalam bentuk pelatihan desain grafis yang diikuti puluhan peserta dari berbagai kalangan masyarakat.

Kegiatan pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang desain digital, seperti membuat flyer dan konten visual, guna mendukung promosi usaha dan membuka peluang kerja di era digital.

Menurut Atik, pelatihan semacam ini penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terutama di tengah banyaknya persoalan sosial yang dihadapi Banyumas saat ini.

“Banyumas saat ini berada di urutan ketiga tertinggi kasus perceraian, urutan kedua kasus HIV/AIDS, dan angka pengangguran yang masih tinggi. Bahkan, fenomena menyimpang seperti fantasi sedarah mulai muncul. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan,” ungkap Atik.

Ia menilai, akar persoalan tersebut berkaitan erat dengan minimnya pemahaman agama dan lemahnya kondisi ekonomi keluarga.

“Banyak masalah keluarga berawal dari rendahnya pemahaman dasar tentang kehidupan berumah tangga, misalnya pentingnya pemisahan tempat tidur anak sejak usia 10 tahun dan kewajiban menutup aurat. Di sisi lain, tekanan ekonomi juga memicu terjeratnya masyarakat pada pinjaman online dan judi daring,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Atik juga menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Banyumas tengah menyiapkan fondasi hukum untuk memperkuat ketahanan keluarga. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan dan Ketahanan Keluarga telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.

Sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Atik menegaskan bahwa kehadiran perda ini diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program ketahanan keluarga secara terstruktur.

“Perda ini akan menjadi dasar bagi pemda untuk membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk program edukasi keluarga. Misalnya penyelenggaraan sekolah pra-nikah, konseling keluarga, pendidikan reproduksi bagi remaja dan ibu, serta peningkatan keharmonisan rumah tangga,” paparnya.

Atik menambahkan bahwa upaya membangun ketahanan keluarga harus menjadi perhatian bersama dan dimulai dari penguatan kapasitas anggota keluarga.

“Jika keluarga kuat, masyarakat pun akan tangguh. Ketahanan keluarga adalah kunci menyelesaikan banyak persoalan sosial kita,” pungkasnya.[humas]