Fraksi PKS Banyumas Desak Pemerintah Daerah Evaluasi Tambang Pasir di Kawasan Gunung Slamet

banyumas.pks.id - Senin, (8/12) Keluhan masyarakat terkait aktivitas penambangan pasir di lereng Gunung Slamet semakin menguat setelah sejumlah video dan laporan warga viral di media sosial. Penambangan yang diduga berlangsung di beberapa titik di Kabupaten Banyumas itu dinilai merusak lingkungan serta berpotensi memicu bencana alam berupa longsor maupun banjir bandang.

Menanggapi keresahan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Banyumas, Dedi Supriyanto, menyatakan bahwa pihaknya memberi perhatian serius terhadap kegelisahan masyarakat. Ia menegaskan bahwa persoalan tambang tidak semata-mata soal pemasukan finansial, tetapi berkaitan langsung dengan rasa aman dan keselamatan warga yang harus dilindungi negara.

Menurut Dedi, Fraksi PKS menilai aduan warga harus segera ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan pemerintah daerah. Ia mendorong agar laporan dan keberatan masyarakat diteruskan kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan utama perizinan dan kebijakan pertambangan.

“Kami berharap dilakukan evaluasi ulang dan menyeluruh mengingat keselamatan warga adalah hal yang utama,” ujarnya Senin (8/12/2025).

Dedi juga meminta Bupati Banyumas bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjuti polemik ini. Menurutnya, langkah koordinatif diperlukan agar keputusan yang diambil tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan potensi risiko bencana di kawasan lereng Gunung Slamet.

Hingga kini, masyarakat di sekitar lokasi penambangan terus menyuarakan kekhawatiran mereka dan berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut serta memastikan keselamatan warga tetap terjaga. [komdigi]