Fraksi PKS Menyesalkan Eksekusi Komplek Kebondalem oleh Swasta

Komplek Pertokoan Kebondalem. Foto : Radar Banyumas

Anggota DPRD Banyumas, Setya Arinugroho mengatakan sangat menyesalkan keputusan eksekusi lahan Kebondalem oleh pihak swasta. Komplek Pertokoan Kebondalem sebelumnya merupakan aset Pemda yang merupakan milik masyarakat Banyumas. Namun nyatanya legislatif memang tidak dilibatkan dalam penyelesaian kasus tersebut. 

“Mengenai produk hukum yang berkaitan dengan hal itu, saya merasa kalau kami yang berada di DPRD juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan masyarkaat, khususnya para penyewa. Kami disini hanya bisa bertanya ‘kok bisa begitu?’ tanpa bisa berbuat banyak,” jelasnya.

Setya Arinugroho, Ketua FPKS DPRD Banyumas

Menurutnya, Pemda pun sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi, Pemda akhirnya juga menerima keputusan tersebut, bahkan begitu saja menyerahkan pengelolaan selama 30 tahun kepada pihak swasta. 

Posisi DPRD saat ini sebenarnya sama dengan para penyewa; harus menerima keputusan pahit tersebut, tanpa tahu dan dilibatkan dalam proses penyelesaiannya. “Permasalahannya kan sudah terkunci dengan keputusan hukum itu. Dan sebagai institusi politik, kami meminta maaf kepada masyarakat Banyumas, terhadap penyelesaian kasus lama ini yang dinilai tidak memuaskan,” sesal Ketua Fraksi PKS DPRD Banyumas ini.

Fraksi PKS memberi catatan, tim hukum pemerintah daerah selalu kalah melawan investor. “Harapannya semoga kedepan Banyumas punya kepala daerah yang lebih berani membela kepentingan rakyat, tegas dan visioner,” ungkapnya.

Selasa, 23 Mei 2017, komplek pertokoan Kebondalem Purwokerto sudah mulai dikosongkan oleh para penyewanya. Ketika dikonfirmasi, Ketua pedagang atau penyewa ruko Kebondalem , Tomi mengatakan, eksekusi lahan milik pemda oleh swasta ini merupakan sejarah baru. Namun demikian, pihaknya menuruti hal tersebut dan bersedia untuk mengosongkan tokonya. Meski pihaknya secara resmi sudah menyampaikan keberatan ke Pengadilan Negeri Purwokerto, namun nampaknya usaha tersebut tidak dapat mempengaruhi keputusan pengadilan yang telah inkrah.