banyumas.pks.id - Setiap tahun ajaran baru tiba, kegelisahan yang sama kembali muncul. Orang tua sibuk mencari sekolah terbaik bagi anaknya. Sebagian rela antre sejak dini hari, sebagian lain berharap anaknya lolos ke sekolah yang dianggap favorit.
Padahal, idealnya, mencari sekolah tidak perlu menjadi drama tahunan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menilai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 harus menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi pendidikan nasional. Karena itu, prosesnya harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
"SPMB harus menjadi bagian dari penguatan transformasi pendidikan nasional. Karena itu, seluruh prosesnya harus berjalan secara transparan, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas," ujar Kurniasih.
Menurutnya, penerimaan murid baru bukan sekadar urusan administrasi tahunan. Lebih dari itu, SPMB merupakan pintu masuk bagi pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.
Karena itu, ia mengapresiasi komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan pemerintah daerah yang menegaskan pelaksanaan SPMB berlangsung secara bersih dan bebas dari pungutan liar, suap, titipan, maupun gratifikasi. Kurniasih juga mendukung Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dalam Pelaksanaan SPMB.
Namun, menurutnya, persoalan pendidikan tidak selesai hanya dengan memastikan proses seleksi berjalan bersih.
Ada persoalan yang lebih mendasar.
Tingginya persaingan masuk sekolah negeri, menurut Kurniasih, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan antarsekolah masih belum merata. Akibatnya, masyarakat berbondong-bondong mengejar sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul dibandingkan sekolah lainnya.
"Ke depan, keadilan pendidikan harus diwujudkan dengan memastikan setiap anak memiliki akses terhadap sekolah yang berkualitas di daerah tempat tinggalnya. Idealnya, setiap sekolah yang tersedia di lingkungan masyarakat memiliki standar mutu yang baik sehingga orang tua tidak harus berebut masuk ke sekolah-sekolah tertentu," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Menurutnya, seluruh satuan pendidikan harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan melayani kebutuhan masyarakat.
"Kita perlu memastikan adanya keadilan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, baik dari aspek jadwal pelaksanaan SPMB, kesempatan memperoleh peserta didik, maupun dukungan kebijakan pendidikan secara keseluruhan. Seluruh komponen pendidikan harus tumbuh bersama untuk melayani kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Sebagai mitra kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Komisi X DPR RI juga mendorong agar seluruh proses penerimaan berbasis sistem digital yang transparan dan dapat dipantau masyarakat secara real time. Pemerintah daerah juga diharapkan menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan objektif.
Menurut Kurniasih, perbaikan tata kelola SPMB harus berjalan beriringan dengan pemerataan kualitas pendidikan. Sebab, selama masyarakat masih memandang hanya sekolah tertentu yang berkualitas, tekanan dalam proses penerimaan siswa baru akan terus tinggi dan berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan.
"Perbaikan tata kelola SPMB harus berjalan seiring dengan pemerataan kualitas pendidikan. Selama masyarakat masih memandang hanya sekolah tertentu yang berkualitas, tekanan dalam proses penerimaan akan terus tinggi dan berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan," katanya.
0 Comments