banyumas.pks.id - Pemerintah menempatkan kedaulatan pangan sebagai salah satu Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) tahun 2027. Target yang dipasang pun tidak main-main. Produksi padi ditargetkan mencapai 55,27 juta ton pada 2027 dan meningkat menjadi 58,05 juta ton pada 2029. Produksi jagung ditargetkan menyentuh 23,58 juta ton pada 2027 dan naik menjadi 25,89 juta ton pada 2029. Belum lagi target produksi daging, telur, dan susu yang juga dipatok cukup tinggi.
Bagi Slamet, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS sekaligus anggota Badan Anggaran DPR RI, melihat target tersebut sebagai tanda keseriusan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional. Namun, menurutnya, keberhasilan tidak bisa hanya diukur dari besarnya angka produksi.
“Keberhasilan tidak cukup diukur dari besarnya target produksi, melainkan dari kualitas perencanaan, keberlanjutan pelaksanaan, serta kemampuan sistem pangan kita menghadapi berbagai risiko di masa depan,” kata Slamet.
Slamet menegaskan, pekerjaan rumah terbesar justru bukan pada menyusun angka-angka target yang ambisius. Tantangan sesungguhnya berada di lapangan, tempat para petani, peternak, dan nelayan harus berhadapan dengan cuaca yang semakin sulit ditebak.
Potensi El Niño pada periode 2026–2027, meningkatnya frekuensi kekeringan dan banjir, berkurangnya lahan pertanian, hingga ketergantungan impor untuk beberapa komoditas seperti daging sapi dan susu menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap sepele.
“Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi sudah menjadi realitas yang dirasakan petani dan nelayan saat ini,” tegasnya.
Karena itu, menurut Slamet, pembangunan sektor pangan tidak cukup hanya mengejar target swasembada. Sistem pangan nasional juga harus dibangun agar lebih tahan terhadap perubahan iklim dan berbagai gejolak global yang sewaktu-waktu dapat mengganggu produksi.
Salah satu hal yang dinilai mendesak adalah membenahi infrastruktur pertanian yang selama ini mengalami penurunan fungsi. Mulai dari jaringan irigasi, embung, jalan usaha tani, hingga berbagai sarana pendukung produksi lainnya.
Ia menilai langkah tersebut lebih realistis dibandingkan membuka sawah baru yang membutuhkan biaya besar dan waktu yang tidak sebentar. Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan rehabilitasi infrastruktur yang sudah ada dinilai lebih cepat dan lebih efektif untuk mendongkrak produksi.
Menurut Slamet, agenda kedaulatan pangan nasional memang layak didukung. Hanya saja, target yang tinggi harus dibarengi dengan perencanaan berbasis data, perhatian terhadap lingkungan, serta kemampuan mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Sebab pada akhirnya, swasembada pangan bukan sekadar soal angka produksi yang terus naik dari tahun ke tahun. Yang jauh lebih penting adalah memastikan hasilnya benar-benar bisa dirasakan para petani dan masyarakat luas. [komdigi]
0 Comments