Fraksi PKS DPRD Banyumas: Kenaikan Pertamax Rp16.250 per Liter Berpotensi Membebani Transportasi, Harga Pokok, dan UMKM

banyumas.pks.id - Fraksi PKS DPRD Banyumas menegaskan sikap berpihak kepada rakyat dan kedaulatan nasional dalam menyikapi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026.

Ketua Fraksi PKS DPRD Banyumas, Dedi Supriyanto, menilai kenaikan sebesar Rp3.950 per liter atau sekitar 32,1 persen tersebut berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari transportasi, distribusi barang, hingga biaya produksi usaha kecil.

“BBM merupakan salah satu urat nadi perekonomian. Ketika harga Pertamax naik, dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, serta operasional pelaku UMKM. Pada akhirnya, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat,” ujar Dedi.

Dampak yang Perlu Diantisipasi

1. Biaya Transportasi dan Angkutan

Meskipun harga Pertalite dan Biosolar bersubsidi masih tetap, kenaikan harga Pertamax berpotensi meningkatkan biaya operasional sejumlah kendaraan yang menggunakannya, termasuk kendaraan angkutan barang dan jasa.

Jika biaya operasional meningkat, bukan tidak mungkin terjadi penyesuaian tarif maupun biaya distribusi yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat.

2. Potensi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Distribusi berbagai komoditas pangan di Banyumas, seperti beras, cabai, bawang, telur, dan daging, sangat bergantung pada transportasi berbahan bakar minyak.

Kenaikan biaya distribusi dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak memicu tekanan terhadap daya beli masyarakat.

3. Meningkatnya Biaya Produksi dan Distribusi UMKM

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Banyumas, mulai dari usaha kuliner, katering, kerajinan, hingga jasa pengantaran, sangat bergantung pada mobilitas dan distribusi.

Kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan biaya operasional mereka, sementara banyak UMKM masih memiliki ruang keuntungan yang terbatas.

4. Tekanan terhadap Daya Beli Masyarakat

Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dapat berdampak pada meningkatnya pengeluaran rumah tangga.

Bagi pekerja, buruh, dan masyarakat berpenghasilan tetap, kondisi ini berpotensi mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan pokok lainnya.

Sikap dan Usulan Fraksi PKS DPRD Banyumas

Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, Fraksi PKS DPRD Banyumas menyampaikan beberapa usulan:

1. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak, khususnya buruh, pengemudi, dan pelaku UMKM mikro.
2. Mengawal kebijakan daerah agar program ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan sosial tetap menjadi prioritas sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga.
3. Mendorong penguatan kemandirian dan kedaulatan energi nasional melalui pengembangan energi baru terbarukan serta kebijakan energi yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Fraksi PKS DPRD Banyumas akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Negara harus hadir melindungi rakyat dari tekanan ekonomi, dan pemerintah daerah perlu mengambil langkah antisipatif agar dampak kenaikan BBM tidak semakin membebani warga,” tutup Dedi.